TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Ahmad Rifai, menyoroti lemahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalan mendasar penyebabnya terletak pada sistem pengelolaan yang tidak transparan dan belum memiliki struktur yang mampu memastikan seluruh pendapatan tercatat dengan benar.
Sehingga, meski kunjungan wisatawan terus meningkat, hal tersebut tidak diikuti oleh kenaikan PAD yang signifikan. Hal ini terjadi akibat adanya ketidakjelasan dalam mekanisme penarikan tarif dan distribusi pendapatan yang membuka ruang hilangnya potensi pemasukan bagi daerah.
“Padahal objek wisata kita ramai, tetapi hasilnya tidak tampak pada peningkatan PAD. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem pengelolaannya. Jika alurnya tidak jelas, tentu saja pendapatan mudah bocor,” ungkapnya saat di wawancarai di kantornya Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini.
Menurut Rifai, manajemen pariwisata harus dibangun dengan standar yang profesional, mulai dari pencatatan transaksi, penegakan aturan di lapangan, hingga pengawasan yang berkelanjutan. Pola lama yang selama ini digunakan sudah tidak relevan dan tidak dapat lagi diandalkan untuk menggenjot pendapatan daerah. Lihat pengelolaan objek wisata di luar berau yang maju pesat padahal kalah pesonanya dengan destinasi wisata Bahari Berau.
“Kita butuh mekanisme baru yang dapat mengukur pemasukan secara akurat dan dapat diaudit. Tidak bisa lagi kita memakai sistem yang serba manual dan tidak terkontrol,” jelas Tokoh politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Selain itu, dirinya juga mengkritik lemahnya koordinasi antara Pemerintah daerah dan pengelola wisata. Minimnya regulasi yang tegas membuat berbagai titik wisata berjalan dengan standar berbeda-beda, sehingga sulit memastikan bahwa setiap pemasukan tersalurkan secara resmi ke kas daerah. Pembenahan harus dimulai dari penguatan aturan operasional dan kejelasan peran antar instansi.
Rifai juga mengingatkan bahwa rendahnya penerimaan PAD akan berdampak langsung pada keterbatasan pemerintah dalam membangun fasilitas pendukung pariwisata, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan pelayanan bagi pengunjung. Kondisi ini, pada akhirnya merugikan masyarakat dan menghambat perkembangan potensi wisata Berau yang sebenarnya sangat besar.
“Kalau PAD tidak bergerak, pembangunan pun ikut stagnan. Wisata kita punya nilai jual tinggi, tetapi tanpa sistem yang tertata, manfaatnya tidak akan kembali ke masyarakat,” tegas legislator PPP itu.
Sebagai langkah tindak lanjut, dia mendorong Pemerintah daerah untuk segera merumuskan kebijakan pengelolaan PAD wisata yang lebih ketat dan terukur. Rifai berharap adanya reformasi menyeluruh dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan yang stabil, bukan hanya aktivitas yang menghasilkan keramaian tanpa dampak ekonomi nyata.
“Jika tata kelola dibenahi, wisata Berau bukan hanya mendatangkan pengunjung, tetapi juga mampu menjadi pilar kuat bagi pendapatan daerah sebagaimana Bali. Itulah harapan kita bersama, objek wisata Berau jadi penyangga saat Ibu Kota Nusantara (IKN) beroperasional total kelak, serta sumber pendapatan daerah kita yang berkelanjutan dan menjulang,” papar Rifai sekaligus menjawab pertanyaan. (Adv/Nht/Bin)
