TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah perkampungan khususnya terpencil, di pesisir termasuk objek wisata bahari Kabupaten Berau hingga saat ini belum tersikapi maksimal, sehingga masih lemot. Hal ini ternyata berdampak terhadap tumbuhnya usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal yang kesulitan berkembang akibat keterbatasan akses digital.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Dedy Okto Nooryanto, padahal arus ekonomi modern sangat terkait dengan kemampuan pelaku usaha mengakses informasi dan pasar secara cepat. Namun hingga kini, sejumlah kampung di pesisir dan pulau pulau wisata di Berau masih menghadapi jaringan telekomunikasi yang tidak stabil, sehingga pelaku UMKM kesulitan memperluas jangkauan penjualan mereka.
“Kita tidak bisa berharap UMKM berkembang jika jaringan mereka saja sering putus. Pedagang kecil dan pelaku usaha di perkampungan butuh akses digital yang setara dengan wilayah perkotaan,” ujarnya.
Dedy menekankan bahwa peningkatan kualitas jaringan bukan hanya diperuntukkan bagi wisatawan yang berkunjung, tetapi juga sangat penting bagi masyarakat setempat termasuk para nelayan. Ia menyebut bahwa banyak nelayan yang kini mengandalkan platform digital untuk menjual hasil tangkapan, namun terhambat oleh sinyal yang lemah.
“Jika koneksi kuat, nelayan bisa langsung menawarkan hasil tangkapannya secara online tanpa harus menunggu perantara. Itu akan mempercepat perputaran ekonomi mereka karena harga bisa lebih tinggi,” tambah Ketua Dewan, Dedy Okto.
Masih Dedy, pembangunan infrastruktur jaringan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menambah kapasitas jaringan digital tetapi juga menghadirkan infrastruktur fisik yang memadai untuk jangka panjang. Menurutnya, konektivitas yang stabil akan mendukung keberlanjutan UMKM agar mampu bersaing dalam mencari pangsa pasar.
Kondisi ketimpangan digital ini, lanjut Dedy, berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. UMKM yang berada di pulau wisata atau desa terpencil juga di pesisir terpaksa mengandalkan sistem manual karena tidak mampu menjalankan transaksi daring dengan lancar. Dampaknya, mereka tertinggal dalam persaingan pasar dan sulit mendorong produktivitas usaha.
DPRD akan mendorong Pemerintah daerah serta penyedia layanan telekomunikasi untuk melakukan pemetaan ulang kebutuhan jaringan di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan. Dirinya berencana mengusulkan agenda khusus bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menilai investasi infrastruktur komunikasi yang paling dibutuhkan.
“Kita perlu data akurat mana area yang sinyalnya blank, mana yang butuh tower tambahan, dan apa saja yang menghambat. Semua harus dipetakan agar peningkatan jaringan tidak lagi setengah-setengah,” tambah Wakil Rakyat asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Lanjut Petinggi di lembaga legeslatif Berau itu, percepatan pembangunan jaringan ini dapat menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau wisata. Dengan konektivitas yang lebih baik, dia yakin pelaku UMKM maupun masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata dapat lebih mandiri secara ekonomi.
“Ini bukan soal kenyamanan saja, tetapi kebutuhan dasar agar masyarakat bisa maju. Jaringan yang kuat adalah fondasi agar UMKM bisa hidup di era digital. Kita ingin pemerintah daerah bergerak cepat dan konkret menyikapi masih lemahnya kualitas jaringan tersebut,” imbuh Dedy sekaligus mengakhiri penjelasannya. (Adv/Nht/Bin)
