SAMARINDA, Swarakaltim.com – Aksi besar yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026), berakhir tanpa pertemuan langsung antara massa dengan Gubernur Rudy Mas’ud. Padahal, sebelumnya orang nomor satu di Kaltim itu sempat membuka peluang dialog jika situasi memungkinkan.
Menjelang sore hari, sekitar pukul 17.40 WITA, massa mulai membubarkan diri ditandai dengan bergeraknya mobil komando meninggalkan lokasi. Meski demikian, sebagian peserta aksi masih bertahan di depan gerbang kantor gubernur.
Di penghujung aksi, massa menyanyikan lagu “Buruh Tani” sebagai simbol perlawanan. Lagu tersebut menggema di tengah barisan demonstran yang perlahan meninggalkan lokasi.
Sepanjang jalannya aksi, situasi terpantau relatif aman dan terkendali. Tidak terlihat adanya tindakan anarkis, meskipun aparat keamanan telah bersiaga dengan sejumlah perlengkapan, termasuk kendaraan taktis seperti water cannon.
Ketiadaan dialog langsung dengan gubernur menjadi sorotan sejumlah peserta aksi. Mereka menilai momentum pertemuan seharusnya bisa dimanfaatkan, mengingat aksi berlangsung tertib hingga akhir.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menyatakan tidak mempermasalahkan adanya demonstrasi dan membuka ruang komunikasi dengan massa.
“Aksi seperti ini biasa saja, tidak apa-apa,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia bahkan menyebut kesiapannya untuk turun langsung menemui demonstran apabila kondisi di lapangan mendukung.
“Kalau situasi memungkinkan, saya siap menemui pendemo, bahkan naik ke mobil komando,” ungkapnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa keputusan tersebut tetap mempertimbangkan aspek keamanan berdasarkan rekomendasi aparat.
“Tetap kita lihat situasi. Kalau tidak memungkinkan, tentu tidak dipaksakan. Kita juga mempertimbangkan masukan dari TNI dan Polri,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Fatur Rahman, menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
“Teman-teman, hari ini ada tiga tuntutan yang harus dipenuhi. Dipenuhi semua, dikabulkan semua, dan dijalankan semua, sepakat?” serunya, yang langsung dijawab serempak oleh massa.
Salah satu tuntutan utama adalah desakan audit terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim, termasuk anggaran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan.
Di akhir aksi, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan #KaltimDaruratKKN di halaman kantor gubernur sebagai simbol kritik terhadap tata kelola pemerintahan.
Meski berlangsung dalam skala besar dan berjalan relatif tertib, aksi tersebut menyisakan catatan penting karena tidak terwujudnya dialog langsung yang sebelumnya sempat diwacanakan.
Aparat keamanan terus mengimbau massa yang masih berada di lokasi untuk membubarkan diri secara tertib. Sejumlah peserta aksi bahkan terlihat berjabat tangan dengan petugas sebagai penutup kegiatan.
Tidak terjadinya pertemuan antara massa dan gubernur menjadi sorotan tersendiri, sekaligus meninggalkan pertanyaan publik terkait komitmen dialog di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.(DHV)
