SAMARINDA, Swarakaltim.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Samarinda memberikan apresiasi atas ketahanan pengelolaan fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di tengah tekanan penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, Rabu malam (29/7/2026).
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memaparkan bahwa porsi realisasi belanja daerah TA 2025 yang mencapai Rp5,22 triliun atau 90,14 persen dari total pagu Rp5,8 triliun menunjukkan sebagian besar program pembangunan telah berjalan di masyarakat.
Kendati demikian, Fraksi PDIP memberikan catatan evaluasi kritis terhadap kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi ritme percepatan pembangunan yang diusung pimpinan daerah.
“Kami menilai Wali Kota Samarinda memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk terus berlari membangun daerah, namun sebagian jajaran perangkat daerah di bawahnya masih belum dapat mengimbangi kecepatan tersebut secara optimal,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Samarinda, Iswandi, dalam pemandangan akhirnya.
Iswandi menekankan bahwa keterlambatan eksekusi di tingkat OPD berpotensi memicu timbulnya sisa anggaran yang tidak terserap, yang seharusnya dapat difungsikan untuk percepatan pelayanan publik.
Oleh karena itu, Fraksi PDIP mendesak Pemkot Samarinda untuk memperkuat sistem pengawasan internal, perbaikan tata kelola administrasi, serta penetapan indikator kinerja yang tegas pada setiap dinas teknis.
Ia menegaskan bahwa ketangguhan pemerintah daerah diuji dari kemampuan instansi teknis dalam merespons ketidakpastian fiskal tanpa mengorbankan program-program prioritas masyarakat.
“Faktor eksternal seperti penyesuaian transfer pusat tidak boleh dijadikan pembenaran permanen atas kelemahan internal birokrasi. Pemerintah yang tangguh adalah pemerintah yang mampu mengantisipasi ketidakpastian, menyusun skenario kas, dan memastikan program yang paling dibutuhkan rakyat tetap terlindungi,” tegas Iswandi.(DHV)
