TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Subroto, menegaskan perlunya penataan ulang tenaga pendidik di seluruh wilayah Bumi Batiwakkal demi memastikan setiap murid mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan merata.
Kenapa demikian, karena distribusi guru ke sekolah-sekolah di Berau saat ini masih terjadi ketimpangan. Bahkan dirinya menemukan adanya sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar dalam jumlah signifikan, sementara di sisi lain terdapat sekolah yang justru kelebihan guru. Ketidakseimbangan ini, menurutnya, telah berlangsung cukup lama dan harus segera diselesaikan melalui langkah kebijakan yang tegas.
“Ini persoalan mendasar. Ada sekolah yang hanya memiliki sedikit guru untuk menangani banyak mata pelajaran, tapi di tempat lain justru tenaga pendidiknya berlebih. Kondisi seperti ini tidak boleh berlarut,” ungkapnya saat berbincang di kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Senin (13/4/2026).
Subroto juga menekankan pentingnya Pemerintah daerah melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem penugasan, khususnya terhadap tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat. Dirinya menilai, tanpa pemetaan yang akurat, penempatan guru bisa tidak sesuai kebutuhan lapangan dan berpotensi memperparah kualitas pembelajaran di wilayah yang sejak awal sudah kekurangan guru.
“Penataan ulang ini bukan sekadar memindahkan orang. Harus berbasis data dan kebutuhan riil. Mutasi yang tidak tepat justru membuat sekolah yang kekurangan semakin terpuruk,” ujar lagi.
Subroto juga menambahkan bahwa pemerataan tenaga pendidik merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Upaya itu, menurutnya, tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesediaan para tenaga pendidik untuk ditempatkan sesuai kebutuhan daerah.
“Kita perlu komitmen bersama. Pemerintah harus menyiapkan sistem yang adil dan transparan, sementara guru juga harus siap menjalankan tugas di mana mereka di tugaskan,” lanjutnya.
Masih menurut Dewan asal Partai Golongan Karya (Golkar) itu, bahwa ketimpangan distribusi ini berdampak langsung pada hak siswa untuk menerima pendidikan yang bermutu. Murid di daerah tertentu terpaksa belajar dengan jumlah guru yang sangat terbatas, mengakibatkan beban kerja yang tidak seimbang bagi guru yang ada dan menurunnya efektivitas pembelajaran.
DPRD Berau, kata Subroto, akan mendorong dialog bersama Dinas Pendidikan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi guru di setiap kecamatan. Menurutnya, hanya dengan data yang jelas dan tindak lanjut yang tegas, pemerataan pendidikan dapat benar-benar terwujud.
“Kita akan jadwalkan pembahasan khusus. Harus dipetakan berapa banyak sekolah yang kekurangan, di mana terjadi kelebihan tenaga pendidik, dan bagaimana mekanisme pemindahan yang paling tepat,” jelasnya.
Beliau erharap langkah ini menjadi momentum perbaikan sistem pendidikan di Berau, terutama untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima pembelajaran berkualitas.
“Kalau distribusi guru tidak dibenahi, maka kesenjangan kualitas pendidikan akan terus melebar. Kita ingin semua anak Berau memperoleh hak yang sama, dari pusat kota sampai kampung-kampung terjauh. Itu yang sedang kami dorong,” tutupnya. (Adv/Nht/Bin)
