TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Abdul Waris kembali menyoroti kondisi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai yang dinilai masih jauh dari optimal. Hal tersebut dirinya sampaikan saat ditemui di kantor DPRD Berau, Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini, menyusul munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan di fasilitas umum tersebut.
Waris menilai persoalan yang terjadi di RSUD dr Abdul Rivai tidak hanya berkaitan dengan teknis pelayanan, tetapi juga menyangkut tata kelola manajemen dan penggunaan anggaran yang belum berjalan efektif. Sebab, ada ketidaksesuaian antara besarnya anggaran yang dialokasikan dengan kondisi pelayanan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Anggaran yang tersedia cukup besar, tetapi kenyataannya masih ada keluhan dari Masyarakat saat menjalani rawat inap di Rumah Sakit (RS) pelat merah Kota Sanggam tersebut. Ini menunjukkan ada yang perlu dibenahi dalam pengelolaannya,” kata Dewan asal Partai Dempokrat itu.
Bahkan parahnya, RSUD dr Abdul Rivai sempat menghadapi beban kewajiban pembayaran terhadap pengadaan obat yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Meskipun persoalan tersebut telah diselesaikan oleh pihak RSUD, dampaknya dinilai tetap mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pasien. Kondisi tersebut, lanjut Waris, mencerminkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan distribusi anggaran. Jika pengelolaan dilakukan secara tepat dan terarah, seharusnya tidak terjadi kekosongan obat ataupun keterlambatan pembayaran yang berujung pada terganggunya layanan kesehatan.
“Jangan sampai ada dana yang tidak terserap, sementara kebutuhan dasar seperti obat justru mengalami kendala. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” tegas Wakil Rakyat yang telah bertahan beberapa periode di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal tersebut.
Sebab lanjutnya, sektor kesehatan merupakan layanan vital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran harus benar-benar diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
Dia juga meminta Pemerintah daerah bersama manajemen RSUD dr Abdul Rivai untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran. Selain itu, Waris juga mendorong adanya transparansi agar publik dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan.
“Perlu ada perbaikan dari hulu ke hilir. Mulai dari manajemen, sistem pengadaan, hingga pengawasan. Semua harus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
DPRD lanjutnya, akan mengawal proses evaluasi tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan. Beliau berharap langkah ini dapat menjadi titik awal pembenahan serius di RSUD dr Abdul Rivai sehingga ke depan pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau dapat berjalan lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kita ingin masyarakat datang ke rumah sakit dengan rasa aman dan mendapatkan layanan yang layak. Itu yang harus diwujudkan,” pungkasnya menjawab pertanyaan. (Adv/Nht/Bin)
