TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ratna, saat berbincang di kantornya Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb menyampaikan pandangannya terkait proses pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau kedepan akan banyak yang kosong. Harap Pemerintah daerah dalam pengisian jabatan itu harus profesional.
Menurutnya, kebutuhan mencari sosok pejabat baru bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk menghadirkan pemimpin yang lebih visioner, berkompeten, dan memiliki dorongan kuat dalam memperjuangkan kemajuan daerah serta kepentingan masyarakat.
“Kami sangat mengharapkan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bakal mengisi jabatan struktural kosong nantinya harus mumpuni. Karena itu, setiap proses seleksi harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, sehingga figur yang terpilih benar-benar mampu memikul tanggung jawab strategis yang diemban,” kata Ratna.
Pengisian jabatan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru hanya karena ada posisi yang kosong. Perlu kehati-hatian dan penilaian objektif, mulai dari rekam jejak calon, kapasitas kepemimpinan, hingga kesiapan mental dalam menghadapi kompleksitas birokrasi.
“Saya mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar menyeleksi calon pejabat dengan standar yang ketat dan profesional. Jabatan itu bukan sekadar posisi. Kita butuh figur yang mampu bekerja cepat, tepat, dan punya komitmen besar untuk kemajuan daerah kita tercinta ini,” tuturnya lagi menambahkan.
Ratna juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala terbesar saat ini adalah minimnya aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi eselon II, baik dari sisi kepangkatan maupun pengalaman. Kondisi tersebut membuat ruang seleksi semakin terbatas sehingga menuntut perencanaan jangka panjang yang lebih matang.
Dirinya menilai bahwa pembinaan karier ASN perlu diperkuat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan kualitas kepemimpinan birokrasi di masa depan. Pembinaan tersebut harus mencakup peningkatan kompetensi, kesiapan manajerial, serta pemahaman terhadap pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.
“Jabatan itu amanah besar. Yang dipilih nanti harus siap memimpin, bukan hanya memenuhi syarat administratif,” tegas Wakil Rakyat asal Partai Golongan Karya (Golkar) telah bertahan beberapa periode di lembaga legeslatif Berau itu.
Lanjut salah satu Srikandi DPRD Berau itu, para ASN yang masuk dalam bursa calon pejabat dapat memanfaatkan proses seleksi sebagai ruang pembuktian diri. Selain menunjukkan kinerja profesional, mereka juga diharapkan mampu menjaga integritas serta berkomitmen memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan pemilihan sosok yang tepat, daerah akan memiliki pemimpin yang mampu mendorong percepatan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membawa Bumi Batiwakkal menuju arah yang lebih progresif. “Pemimpin yang kuat dan berkualitas adalah pondasi utama. Kita ingin mereka bukan hanya mengisi jabatan, tetapi membawa perubahan bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Nht/Bin)
