SAMARINDA, Swarakaltim.com – Perseteruan fiskal antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini merambah ke persoalan keabsahan prosedur serta keterbukaan dokumen publik. Koreksi alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang membuat target pendapatan Samarinda menyusut Rp209,68 miliar dipersoalkan bukan sekadar karena nominalnya berkurang, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang berlaku.
Menanggapi dinamika anggaran di tingkat provinsi yang juga tengah melakukan penyesuaian, Andi Hatun, Wali Kota Samarinda memandang perubahan angka penerimaan pada dasarnya merupakan peristiwa fiskal yang lazim terjadi.
”Saya tadi sudah bilang. Berkurang bertambahnya itu biasa. Saya juga baca pernyataannya Sekda,” ujar Andi Harun saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Bagi Pemerintah Kota Samarinda, titik krusialnya justru berada pada jaminan kepastian hukum dari kebijakan koreksi yang diterbitkan pemerintah provinsi.
”Bagi Pemerintah Kota Samarinda ini bukan semata-mata persoalan menurunnya pendapatan Samarinda. Tapi apakah kebijakan koreksi yang dilakukan pemerintah provinsi itu mengandung kepastian hukum?” tegasnya.
Pengujian kepastian hukum tersebut diarahkan pada kesesuaian penerapan norma dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah maupun pajak daerah provinsi yang menjadi rujukan.
”Apakah penerapan norma-norma hukum pada Undang-Undang HKPD, pada PP 35 Tahun 2023 dan Perda 1/2024 yang diubah dengan Perda 2026 Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan menurut cara yang baik dan benar?” sambung Andi Harun.
Di luar aspek ketepatan norma dan penetapan melalui Keputusan Gubernur, Pemkot Samarinda juga mempersoalkan ketiadaan dokumen rincian penghitungan dari pihak provinsi.
”Kita tidak ada mendapatkan kertas kerja yang terinci padahal undang-undang dan PP-nya mengatakan bahwa kabupaten/kota harus mendapatkan kertas terinci,” katanya.
Akses atas dasar penghitungan tersebut dinilai menyangkut kepentingan yang lebih luas, melampaui sekadar urusan birokrasi antar level pemerintahan.
”Bahkan jangankan kabupaten/kota, publik berhak mendapatkan kertas kerja terinci itu. Karena ini bukan dokumen yang dikecualikan,” lanjut Andi Harun.
Ketiadaan dokumen pendukung itu mencuat ketika Pemkot Samarinda menelusuri dasar perubahan target penerimaan dari kisaran Rp7 triliun menjadi Rp5,1 triliun.
”Waktu kami tanya Bapenda provinsi dasarnya, kertas kerjanya, terutama ketika kami menanyakan mengapa target penerimaan dari Rp7 triliun menjadi Rp5,1 triliun, dia bilang ini konsumsi internal kami,” ungkapnya.
Penjelasan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi atas pengelolaan dana perimbangan dan pajak daerah.
”Enggak boleh. Kalau menyangkut tentang itu, itu adalah dokumen publik, bukan dokumen yang dikecualikan yang tidak bisa dibuka,” pungkasnya.
Melalui surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim, Pemkot Samarinda mendorong rekonsiliasi terbuka agar dasar proyeksi, formula pembagian, serta legalitas kebijakan dapat diuji secara akuntabel.(DHV)