SANGATTA, SwaraKaltim.com – Pemkab Kutai Timur bersama PT PLN Unit Induk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (P3) Bontang, sepakat melakukan penandatanganan kerjasama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pembayaran Rekening Listrik.
MoU yang ditanda tangangi di ruang kerja Bupati Kutim, Selasa (26/1) ini menjadi payung hukum pelaksanaan pungutan dan penyetoran pajak PJU yang memgarah ke mutu layanan, pemeliharaan dan jangkauan jaringan listrik bisa sampai ke pelosok desa di seluruh Kutim. “Pada tahun 2021 seluruh desa sudah teraliri listrik, selain itu bisa meningkatan pendapatan daerah dari sektor kelistrikan,” ujar Ismunandar.
Disebutkan, kerjasama dilakukan dalam uoaya pemenuhan kebutuhan dasar warga termasuk listrik dan air bersih. “Diakui masih ada hambatan dan tantangan kedepannya, seperti luasnya wilayah Kutim ini dalam kaitannya dengan pemasangan jaringan,” terangnya.
Pemkab, terang Ismu, mencoba kerjasama dengan beberapa stakeholder di beberapa kecamatan yang ada di pedalaman untuk menyediakan listrik komunal dari energi terbarukan misalnya biodiesel dan hidroenergy di spot-spot tertentu agar kebutuhan listrik bagi warga sekitar perusahaan bisa teraliri listrik.
Manager UP2K Kaltimtara Rahmatan didampingi Manager UP3 Bontang, Alimuddin menerangkan Roadmap PT PLN pusat hingga 2023 seluruh wilayah di Kutim sudah teraliri listrik dan pada 2019 ini, PT PLN menargetakan 13 desa baru yang terlayani listrik yakni Desa Bumi Etam, Bumi Jaya, Bumi Rapak di Kecamatan Kaubun, Desa Maloy di Sangkulirang, Di Bengalon Desa Tepian Baru dan Tepian Indah, kemudian di Kaliorang ada Desa Selangkau, Desa Juk Ayak dan Muara Pantun di Kecamatan di Telen, berikutnya di Kecamatan Long Mesangat di Desa Segoi Makmur, Sika Makmur dan desa Mukti Utama, dan Desa Long Les di Busang.
Sedangkan di tahun 2020 ada 8 desa, 2021 rencana 14 desa, kemudian pada 2022 ada 25 desa serta di 2023 rencana 10 desa teraliri listrik.”Sata pertemuan dengan Dirjen Listrik di Jakarta beberapa waktu lalu, ada permintaan pemerintah untuk mengajukan di 2020 lebih awal dari roadmap PT PLN 2023, mudah-mudahan rencana ini biasa direalisasikan lebih cepat,” beber Rahmatan. (sdm)
