BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim, di laksanakan di Kota Balikpapan. Salah satu agenda komisi DPR RI ke Kaltim adalah mendengar fakta di lapangan, menerima masukan dan usulan yang akan dibawa pada rapat kerja bersama menteri, serta ke kepala badan terkait dengan bansos, serta pemanfaatan asrama haji.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI di terima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Agus Hari Kesuma, serta perwakilan dari Kementerian Agama provinsi serta UPT Asrama Haji Batakan yang dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Balikpapan Selasa, (9/11/2021).
“Adapun kunjungan kerja hari ini menjalankan fungsi pengawasan sekaligus ada ke ingainan kita ikut berkontribusi peningkatan pelayanan baik asrama haji secara umum untuk jamaah haji indonesia yang umroh maupun haji,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dyah Pitaloka yang juga ketua rombongan, Selasa (9/11/2021).
Dyah menjelaskan, kunjungan Komisi VIII DPR juga melihat dan mengetahui bagaimana perencanaan dan perlu adanya gambaran kondisi di daerah baik kota maupun provinsi.
”Kami melihat kesiapannya apakah juga di luaskan fungsi asrama haji untuk umroh, kami butuh jawaban untuk gambaran secara normatif atau teknis di daerah program keberangkatan umroh dan haji dengan bagaimana peningkatan fungsi Embarkasi Haji,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pengawasan dan faktor kesehatan di tengah pandemi jangan sampai saat jamaah haji ke tanah suci hasil PCR beda dengan yang di tanah air hingga para jamaah haji di pulang kan kembali. “Kami ingin mendapatkan gambaran itu di Kaltim, bagaimana program- program kementerian sosial seperti bansos atau penanganan warga terlantar dalam artinya trafficking yang dikembalikan ke daerah. Sehingga kita bisa perdalam dan mengakomodir perbaikan-perbaikan bisa menjadi masukan dalam pembahasan kami di DPR untuk penentuan anggaran pada 2022 mendatang,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli mengatakan, untuk pemerintah kota Balikpapan dalam penanganan orang terlantar dan pandemi Covid-19 dilakukan dengan bersama-sama oleh semua pihak. Diantaranya Dinas Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Termaksud bansos bagi masyarakat yang masuk kategori PKH. “Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Agama terkait pemanfaatan Asrama Haji Batakan untuk lokasi tempat isolasi terpusat pasien Covid-19 dan berjalan sangat baik,” kata Sayid.
Fadli menambahkan, untuk penanganan pandemi Covid-19 di Balikpapan sudah sangat baik, meski Balikpapan masih berada di PPKM level 2. “Kini capaian vaksinasi di Kota Balikpapan untuk dosis pertama sudah mencapai 89 persen, jumlah tersebut digabung dengan vaksinasi gotong royong, sedangkan untuk capaian vaksinasi dosis kedua capai 64 persen,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan , Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Agus Hari Kesuma. Menurutnya, orang terlantar banyak yang ditemukan di Kaltim rata-rata berasal dari luar daerah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara, mereka diajak ke Kaltim untuk bekerja di sawit atau tambang, namun datang ke Kaltim mereka tidak memiliki pekerjaan yang telah di janjikan. “Pemprov telah menyediakan beberapa panti untuk menampung warga yang terlantar ini sambil berkomunikasi dengan daerah asal untuk proses pemulangannya,” kata Agus.
Agus menambahkan, Dinsos telah melakukan pendataan bagi warga yang menerima bantuan sosial (Bansos). Bantuan tersebut sudah di ajukan ke Kementerian Sosial untuk memvalidasi, terkadang hasil validasi berbeda dari jumlah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan. Seperti contoh warga yang mendapatkan bantuan mencapai 128 ribu, namun dari hasil validasi Kementerian hanya 68 ribu yang dapat bantuan. Sehingga pemprov Kaltim memiliki inisiatif menanggung warga yang tidak mendapatkan bantuan dengan menggunakan APBD Provinsi Kaltim.(SIS)
