SAMARINDA, Swarakaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024, yang di gelar di Aula KPU Provinsi Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin (13/3/2023).
Gubernur Isran Noor menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kaltim Rudiansyah dan Kapolda Kaltim Irjen Polisi Imam Sugianto. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen serta pernyataan Deklarasi Pemilu Damai dari pimpinan dan perwakilan 18 partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.
“Semoga ini akan menjadi rujukan dan kita ikuti secara konsisten untuk berpartisipasi penyelenggaraan pesta demokrasi bangsa. Semoga pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti berjalan lancar, aman dan damai,” ujar Gubernur Isran Noor dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Pemprov Kaltim.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini meminta kepada seluruh partai politik agar dapat mengikuti pelaksanaan pemilu serentak 2024 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menciptakan suasana aman dan kondusif di seluruh negeri.
“Pimpinan partai politik itu biasanya tidak masalah, yang ribut-ribut justru pendukugnya. Untuk itu partai politik juga harus bisa mengatur dan mengontrol pendukungnya. Tapi kita patut bersyukur karena dalam setiap pemilihan umum berjolan lanncar dan sukses, dengan kondisi aman dan damai, meskipun negara Indonesia ini jumlah pemilihnya diatas 200 juta penduduk. Artinya demokrasi berjalan dengan baik. Karena bangsa kita memiliki etika dan adat istiadat yang sangat bagus,” urai Isran Noor.
Pemilu 2024, lanjut Isran adalah pemilu terbesar sepanjang sejarah republik ini. Dengan nilai anggaran yang besar, diperkirakan sekitar Rp110 triliun untuk pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada pertengahan November 2024.
“Ini merupakan tantangan yang luar biasa, dari sebuah proses yang harus diikuti. Di Kaltim anggarannya kisaran Rp350-500 miliar. Tidak masalah anggaran besar, karena ini memang suasana demokrasi kebangsaan dalam pelaksanaan kegiatan politik bangsa dan sebuah perwujudan hak asasi politik, hak asasi demokrasi dan itu juga hak asasi manusia, nilai itu sangat pantas,” pungkas Isran.
Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo meminta agar masyarakat mengedepankan sikap toleransi, walaupun berbeda pilihan namun tetap bersaudara. Jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan
Sementara, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyebut kerja sama Polda Kaltim dan KPU Kaltim ini adalah langkah awal yang baik dan keyakinan beraama bahwa pemilu serentak tahun 2024 bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, aman dan damai.
Tampak hadir, unsur Forkopimda Kaltim, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Dendi Suryadi, Kapolres se Kaltim, Komisioner KPU Kaltim dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim M Syirajudin dan Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus. (aya/sk)
