SAMARINDA,Swarakaltim.com – Insiden tabrakan kapal terhadap Jembatan Mahakam kembali terjadi, menambah daftar panjang kasus serupa yang kini sudah mencapai 22 kali tanpa adanya penyelesaian yang jelas.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa koordinasi antar-stakeholder perlu diperkuat agar kejadian ini tidak terus berulang.
Reza menyoroti bahwa meskipun kewenangan penuh terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap bisa berperan dalam mencari solusi terbaik untuk Kalimantan Timur.
“Kita di daerah memang tidak bisa mencopot Kepala KSOP, karena itu kewenangan pusat. Tapi kita bisa aktif mencari solusi agar insiden ini tidak terus terjadi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kurangnya tindakan konkret dari instansi terkait menjadi faktor utama mengapa insiden serupa terus berulang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-pihak, terutama dalam memastikan lalu lintas sungai lebih aman dan terkendali.
“Harus ada langkah mitigasi yang lebih sistematis, misalnya pemasangan sensor navigasi atau CCTV di titik-titik rawan untuk meningkatkan pengawasan,” tambahnya.
Selain pemanfaatan teknologi, Reza juga menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah daerah, Pelindo, KSOP, dan pihak terkait lainnya dalam merancang sistem pengaturan lalu lintas sungai yang lebih baik.
“Sinergi antar instansi sangat diperlukan agar pengawasan di Sungai Mahakam lebih optimal. Jangan sampai insiden tabrakan kapal terhadap Jembatan Mahakam ini terus berulang di masa depan,” pungkasnya.(Dhv)
