SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Dalam sambutannya, Suharyanto mengapresiasi sinergi antara Pemprov dan DPRD Kaltim yang terus mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Menurut Suharyanto, opini WTP yang diberikan BPK berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Ia menegaskan bahwa LKPD Kaltim 2024 memenuhi keempat kriteria tersebut.
Meskipun demikian, BPK tetap menemukan sejumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya adalah kelemahan dalam pengelolaan dana beasiswa Kaltim Tuntas dan stimulan, kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada lima SKPD, serta pelaksanaan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran tanpa dukungan pengendalian memadai.
“Total ada 27 temuan yang kami muat, dengan 63 rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu paling lambat 60 hari,” ujar Suharyanto.
Ia juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) 2024 yang berisi evaluasi terhadap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Kaltim.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan rasa syukur atas raihan opini WTP tersebut. Ia menyebut prestasi ini sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemprov Kaltim yang terus berkomitmen dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Ini bukan tujuan akhir, melainkan landasan untuk terus meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat. Kami juga akan segera menyusun rencana aksi menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK,” kata Seno Aji.
Ia juga berharap sinergi dengan DPRD dan BPK dapat terus ditingkatkan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Mari kita jadikan laporan pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah akan fokus tidak hanya pada penyajian laporan keuangan yang baik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Opini WTP tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas hidup rakyat Kalimantan Timur,” tutupnya.(DHV)
