SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi Pemkot dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin, Jumat (23/5/2025). Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima langsung laporan tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah kota.
“Capaian ini bukan pekerjaan satu dua orang. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai standar akuntansi pemerintah, serta taat pada aturan perundang-undangan,” kata Andi Harun.
Ia menambahkan, capaian opini WTP juga memberi dampak positif terhadap iklim investasi dan kepercayaan publik. Dengan laporan keuangan yang dinilai layak dan andal, maka potensi ekonomi daerah diyakini akan tumbuh lebih baik.
“Kepatuhan kita pada prinsip akuntansi dan regulasi membentuk kepercayaan masyarakat. Ini penting, karena laporan keuangan yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan minat investor,” tegasnya.
Meski meraih predikat tertinggi dalam audit BPK, laporan keuangan Pemkot Samarinda tetap mendapat sejumlah catatan. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan 20 temuan dan memberikan 47 rekomendasi perbaikan. Namun, menurut Andi, Harun keseluruhan catatan tersebut bersifat administratif.
“Tidak ada persoalan besar. Temuan-temuan ini lebih pada kelengkapan dokumen dan proses administratif. Kita diberikan waktu 60 hari untuk merespons dan menindaklanjuti semua rekomendasi itu,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkot Samarinda akan menindaklanjuti seluruh poin dalam rekomendasi sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap rekomendasi dari BPK adalah bahan perbaikan. Kita jadikan ini momentum untuk terus memperkuat sistem keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkas Andi Harun.
Dengan perolehan WTP ke-11 secara berturut-turut, Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional serta bertanggung jawab, sekaligus memperkuat pondasi fiskal dalam mendukung program pembangunan daerah.(adv kmf samarinda)
