SAMARINDA, Swarakaltim.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengadakan fasilitas bus sekolah pada tahun ini dipastikan tertunda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membeberkan bahwa selain karena faktor pengetatan ruang fiskal daerah, hasil kajian teknis menunjukkan kondisi geografis dan geometris jalanan di Kota Tepian belum ramah terhadap spesifikasi bus sekolah pada umumnya.
Andi Harun menjelaskan bahwa kontur jalanan, lebar jalur, hingga radius putaran balik (turn back) di sejumlah titik Samarinda menjadi kendala utama. Jika dipaksakan tanpa spesifikasi kendaraan yang pas, pengadaan tersebut justru berpotensi memicu kemacetan baru.
”Khusus untuk bus sekolah, kita masih melakukan kajian karena ternyata setelah kita melakukan kajian teknis, lebar dan panjang jalan kita termasuk turn back-nya, putaran baliknya, itu tidak semua spesifikasi bus cocok untuk di Kota Samarinda,” ungkap Andi Harun.
Selain masalah teknis jalan, faktor finansial juga menjadi alasan kuat. Saat ini, Pemkot Samarinda sedang menerapkan mode bertahan guna menyiasati keterbatasan anggaran di tengah masa efisiensi APBD nasional.
”Tahun ini kita ada rencana, cuma karena efisiensi APBD kita, mode yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah itu mode bertahan. Karena kita melakukan ekspansi dan inovasi terhadap pelayanan publik kita, kita saat ini terbatas pada kemampuan anggaran kita,” urainya.
Kendati demikian, sebagai solusinya, Andi Harun justru melemparkan wacana segar. Daripada membeli bus besar, ia mendorong para pengusaha transportasi lokal untuk melakukan investasi pada peremajaan angkutan kota (angkot) konvensional dialihkan menjadi angkot berbasis listrik yang lebih lincah melewati jalanan Samarinda.
”Malah kami mendorong kepada para pengusaha agar dilakukan rehabilitasi terhadap angkot-angkot kota yang selama ini memakai BBM, kalau bisa melakukan investasi pada peremajaan angkot kita berbasis listrik,” tuturnya.
Ia menambahkan, pengelolaan moda transportasi publik tidak boleh dilakukan asal-asalan. Belajar dari studi banding ke daerah lain, penyediaan bus sekolah rentan gagal jika tidak dibarengi dengan tata kelola manajemen yang matang. Pemkot Samarinda memilih bersabar menunggu kondisi keuangan daerah pulih sebelum mengeksekusi program ini.
”Bicara tentang sarana prasarana pelayanan itu tidak hanya bicara mengadakan peralatannya, tapi juga yang paling utama dan penting adalah soal tata kelolanya. Dan kita tentu akan sampai ke sana. Kita intinya menunggu keadaan semakin membaiknya APBD kita. Begitu,” pungkas Wali Kota.(DHV)
