TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Rencana Pemerintah pusat (Pempus) akan menghapuskan Pegawai tidak tetap (PTT) atau dikenal dengan tenaga honorer, ternyata hingga saat ini sepertinya belum berubah. Sehingga hal itu mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Berau, Madri Pani yang menyatakan tidak setuju dengan rencana penghapusan PTT. Bahkan dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk lebih getol lagi lanjut perjuangkan tenaga PTT itu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Semisal ada peluang, alangkah eloknya PTT daerah kita diusulkan bisa masuk di penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi kalau memang tidak mungkin, ya setidaknya jangan ambil keputusan untuk menghapuskan tenaga honorer tersebut. Bukankah anggaran ini dari rakyat untuk rakyat? kenapa tidak dimanfaatkan untuk tetap memporsikan anggaran guna membayar gaji para PTT yang ada,” kata Madri Pani.
Disampaikan beliau lagi, terkait tenaga honorer Wakil Rakyat asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut tetap satu suara sebagaimana perintah Mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, jangan pernah ambil keputusan untuk menghapus. Sebagaimana dimasa akhir jabatannya beliau berpesan agar tenaga honorer jangan dihapuskan. Melainkan, senantiasa dipertahankan yang tentunya dengan solusi yakni diperjuangkan menjadi PPPK atau jalur penerimaan ASN, namun dengan catatan tidak ada lagi penerimaan PTT.
“Bagaimana mungkin PTT dihapuskan, sementara kebutuhkan birokrasi pemerintahan baik di daerah maupun provinsi, menggunakan tenaga PTT yang ada. Saya meyakini, bahwa PTT di setiap instansi melaksanakan pekerjaan secara optimal. Bahkan, sangat membantu menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah harus proaktif memperhatikan terkait berapa jumlah kelulusan mahasiswa di suatu daerah agar tidak terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Terutama yang tingkat pendidikannya minimal Strata 1 (S1),” jelas Madri Pani.
Maka dari itu, Madri berharap agar tenaga honorer tetap diperjuangkan. Baik dengan usulan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun PPPK. “Perekrutan CPNS dan PPPK inikan jelas tujuannya untuk mengurangi jumlah PTT yang ada. Jadi mari kita perjuangkan bersama, semoga PTT seluruh Indonesia umumnya, dan di Bumi Batiwakkal khususnya agar mereka tetap punya mata pencaharian,” pungkas Petinggi di lembaga legeslatif Berau itu. (Adv/Nht/Asti)
