SAMARINDA, Swarakaltim.com – Angka stunting di Kota Samarinda berhasil ditekan hingga 17,13 persen pada 2025, melampaui target nasional sebesar 18 persen. Namun di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu justru masih rendah, bahkan berada di kisaran 28 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda dalam Rapat Koordinasi Percepatan Aksi Bangda dan Gerakan Intervensi Stunting Serentak di Aula Sekretariat TP PKK Samarinda, Rabu (29/4/2026).
Wakil Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa capaian penurunan stunting tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri.
Menurutnya, penanganan stunting harus diwujudkan melalui aksi nyata yang konsisten di lapangan, bukan sekadar rutinitas kegiatan formal.
“Kalau stunting ini tidak kita turunkan, berarti kita semua belum berhasil. Ini bukan hanya kepala daerah, tapi seluruhnya,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak berhenti pada kegiatan seremonial tanpa dampak nyata.
“Program ini tidak akan jalan kalau hanya seremonial. Di atas rapat, di bawahnya koler—malas, tidak bergerak. Nah ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya dengan gaya khas.
Saefuddin juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi OPD yang menghadapi kendala di lapangan dan menegaskan kesiapannya turun langsung kapan pun dibutuhkan.
“Kalau ada masalah, jangan dipendam. Sampaikan. Saya siap turun 24 jam. Kita ini ingin benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tren prevalensi stunting di Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan meski sempat berfluktuasi akibat pandemi Covid-19. Tahun 2020 tercatat sebesar 24,7 persen, turun menjadi 21,6 persen di 2021, kemudian naik menjadi 25,3 persen pada 2022. Selanjutnya kembali menurun menjadi 24,4 persen di 2023, 20,3 persen di 2024, hingga akhirnya mencapai 17,13 persen di 2025.
Meski capaian tersebut telah melampaui target nasional, Saefuddin menegaskan bahwa upaya percepatan harus terus diperkuat melalui kerja kolaboratif dan berkelanjutan.
“Kalau kita jalankan bersama, insyaallah penurunannya bisa lebih cepat lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Samarinda selaku Wakil Ketua II TPPS, Rinda Wahyuni Andi Harun, menyoroti rendahnya tingkat kehadiran masyarakat ke Posyandu yang masih menjadi tantangan utama.
“Kita ini sudah bagus di angka stunting, tapi kehadiran Posyandu justru rendah. Padahal dari situlah awal pembentukan generasi sehat,” ujarnya.
Ia menegaskan peran camat dan lurah sangat krusial karena paling memahami kondisi wilayah masing-masing, termasuk dalam mendorong kehadiran masyarakat serta memastikan validitas data di lapangan.
Sebagai langkah konkret, TP PKK Samarinda akan kembali mengaktifkan program Posyandu Bayangan, khususnya di wilayah dengan tingkat kehadiran di bawah 85 persen. Program ini sebelumnya terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dari 11 persen menjadi 67 persen.
“Ini harus kita gerakkan bersama, bukan hanya bulan ini, tapi berkelanjutan sampai akhir tahun. Camat, lurah, sampai RT harus bergerak,” tegasnya.
Selain itu, pembaruan data yang akurat juga menjadi perhatian utama agar intervensi tepat sasaran, termasuk menyesuaikan jumlah balita dengan kondisi riil di lapangan.
Dukungan terhadap percepatan penurunan stunting juga datang dari DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyebut masih terdapat sejumlah kecamatan yang capaian programnya belum sesuai target.
Namun demikian, ia optimistis target penurunan stunting dapat tercapai tahun ini, seiring penguatan program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
“Memang masih ada beberapa kecamatan yang belum sesuai target, tapi secara keseluruhan insyaallah bisa tercapai tahun ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan akan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT.
“Mulai besok kita turun serentak membuka Posyandu, pengawasannya langsung dari camat. Camat menggerakkan kelurahan, kelurahan ke RT,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kota Samarinda, drg Deasy Evriyani, turut memaparkan 11 poin penting dalam mendukung pelaksanaan intervensi serentak, sebagai upaya memastikan program berjalan lebih terstruktur, terukur, dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, intervensi stunting di Samarinda difokuskan pada pendekatan terintegrasi, mulai dari pendataan, pelayanan kesehatan, edukasi gizi, hingga penguatan keluarga, dengan penekanan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat komitmen dan memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Mari kita jadikan ini kerja bersama. Kalau kita kompak dan sungguh-sungguh, insyaallah Samarinda bisa lebih cepat bebas stunting,” pungkas Saefuddin.(dho)
