Faskes Harus Perhatikan Keakuratan Surat Covid-19, 1 Kasus Palsukan Hasil Terjadi di RSUD AWS

SAMARINDA. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur M Faisal mewanti-wanti kepada seluruh fasilitas kesehatan agar melakukan tindakan memastikan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium pada kasus Covid-19z

“Malam ini (Rabu, 30 Juli, red) saya dapat laporan langsung dari Direktur RSUD AW Syahrani dr. David Hariadi Mansjhoer bahwa ada kejadian seorang pasien dengan kondisi sesak napas dan batuk serta sudah menunjukan hasil Lab PCR negatif. Karena pasien cukup parah maka setelah dari UGD langsung dimasukan ke ruangan untuk diberikan perawatan lebih lanjut, sesuai prosedur normal,” kata Muhammad Faisal mengutip pernyataan dr David.

Kemudian lanjut Faisal setelah di-opname, beberapa saat kemudian diricek melalui barcode Surat Hasil Lab tersebut.
“Apa yang terjadi? Ternyata Hasil Lab PCR nya adalah positif,” ucap Faisal dengan nada meninggi kepada awak media.

Selanjutnya kata Faisal, tentu saja protokol penanganan pasien tersebut berubah dan hal ini sangat membahayakan tenaga kesehatan yang melayani.

“Entah apa maksud pasien tersebut, tapi memanipulasi data ini sangat membahayakan Nakes di RS dan orang orang disekitarnya,” ujar Faisal yang mengawali karier PNS-nya di Puskesmas Segiri Samarinda.

Dikatakan Faisal ini jadi pembelajaran semua fasilitas kesehatan di Kaltim, untuk melakukan cek dan ricek kembali hasil Laboratorium sebelum penanganan pasien yang membawa surat dari luar dengan hasil negatif bukan diperiksa RS sendiri.

“Ricek dari barcode yang ada sudah cukup akurat melihat hasil yang sebenarnya, pengalaman ini bisa saja nanti dibuat standart untuk hasil laboratorium wajib dilengkapi barcode, kalo ini tidak bisa diubah-ubah lagi oleh pasien atau siapa pun serta memudahkan melakukan ricek,” ungkap Faisal.

Ditegaskannya ini membahayakan orang lain dan melakukan pemalsuan maka bisa saja ini dinaikan menjadi masalah hukum nantinya.

“Bukan saja bisa berurusan dengan hukum tapi ini saya yakin termasuk hukumnya haram,” pungkas mantan Kabag Humas Pemkot Samarinda ini.(dho)

Bagikan:

Related posts