SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendorong percepatan realisasi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan RSUD Inche Abdoel Moeis. Agenda hari ini membahas penjelasan lanjutan pada tahap lelang pertama proyek tersebut.
“Hari ini, tim KPBU dan panitia lelang menyampaikan terkait perizinan, dan pihak pemenang, yakni Plenary dan Aspen, hadir untuk berdiskusi secara teknis,” kata Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di Hotel Fugo Samarinda, Senin (28/4/2025).
Menurut Andi Harun, pembahasan sudah masuk pada tahap teknis, baik dari sisi konstruksi, pembiayaan, hingga aspek lain yang sebelumnya belum tergambar detail dalam dokumen awal.
“Semua akan diperjelas sebelum masuk ke tahap konstruksi,” jelasnya.
Wali Kota menegaskan, masuknya proyek ini ke tahap izin menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Samarinda.
“Publik kini bisa melihat betapa seriusnya kami, dengan dukungan kuat dari Kementerian Keuangan, SMI, PII, dan seluruh stakeholder,” ujarnya.
Andi Harun juga menyampaikan bahwa proyek ini membawa harapan besar terhadap peningkatan layanan kesehatan.
“Kita ingin RSUD IA Moeis bertransformasi menjadi rumah sakit berstandar internasional, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga pelayanannya,” ungkapnya.
Dalam rencananya, Pemerintah Kota Samarinda menargetkan proses penandatanganan perjanjian (signing) dapat dilakukan pada Oktober 2025.
“Mudah-mudahan dinamika tidak terlalu besar sehingga kita bisa signing pada satu Oktober,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga akan kembali melakukan market sounding kepada perbankan dan lembaga keuangan.
“Kita sudah tahu kapasitas dan bonafiditas Plenary dan Aspen, sehingga optimistis proyek ini berjalan lancar,” tegas Andi Harun.
Ia menekankan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghambat investasi.
“Rantai birokrasi harus dipangkas, beban biaya yang tidak penting harus dihilangkan, agar iklim investasi kita lebih ramah,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, meyakinkan investor tidak hanya soal potensi keuntungan bisnis, tetapi juga soal kepastian hukum dan kemudahan administrasi.
“Kalau kita bisa memastikan semua itu, lebih dari 50 persen kita sudah berhasil menarik investor,” tutupnya.(DHV)
